Minta Dukungan Masyarakat Agar Muratara Terwujud

MUSI RAWAS - Bila jadwal sidang Paripurna DPR RI tidak mundur, DPR RI akan melakukan pengesahan Daerah Otonomi Baru (DOB). Sesuai jadwal yakni 30 Mei atau 31 Mei mendatang, salah satu dari DOB termasuk Muratara akan disahkan.

Presidium Muratara, Sarkowi Wijaya saat ini berada di Jakarta menginformasikan rapat pimpinan Komisi II DPR RI dilaksanakan (14/5) telah memutuskan PDOB Muratara akan dibahas Senin (27/5) mendatang.

"Rapat tersebut dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB selasa siang. Menghasilkan beberapa keputusan, yakni pembahasan PDOB Muratara, rapat kosinyering, rapat pendapat akhir mini praksi, terakhir sidang paripurna sekaligus pengesahan PDOB,"ungkapnya.

Ia juga menuturkan, informasi yang disampaikannya tersebut merupakan data yang valid dan bersumber dari, Kasubdit Dirjend Pum Dr Ningrum yang disampaikan langsung kepadanya.

Ia juga mengharapkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat Kabupaten Mura, Khususnya Muratara, untuk tetap mendukung penuh pemekaran tersebut.

"Kami mohon doa semua warga Muratara agar Muratara terwujud," katanya.

Dilain pihak, Ketua Komisi I bidang pemerintahan, DPRD Mura, I Wayan Kocap membenarkan adanya penandatanganan tapal batas antara Sumatra Selatan, dengan Provinsi Jambi yang dihadiri oleh Asisten I Provinsi Sumsel, Mukti Sulaiman, Gubernur Jambi, Asiten I Mura, dan Suralangun, DPRD provinsi Sumsel, DPRD provinsi Jambi, DPRD Mura dan Suralangun.

"Iya sudah ada penandatanganan mengenai penetapan tapal batas dan Suban IV masuk ke Muba, untuk informasi dan data dari hasil kemarin akan saya kirim rilisnya nanti," ungkapanya.

Sementara itu Asisten I Mura Ali Sadikin, saat di hubungi melalui via telepon, Selasa (14/5) sekitar pukul 16.55 WIB, ia menyatakan posisi saat itu sedang mengikuti rapat, dan untuk informasi lebih lanjut, ia mengatakan nanti akan diberikan usai rapat tersebut.

"Ya untuk masalah PDOB Muratara nanti kita kabarkan lagi, sekarang posisi saya lagi mengikuti rapat,"katanya.

Ketua Pemuda Peduli Rawas Ilir (PPRI), Abdul Aziz sangat menyayangkan pihak-pihak yang telah ikut serta menandatangani persoalan tapal batas Mura-Muba di kantor Kemendagri, Rabu (15/5) di Jakarta.

Sehingga persoalan tersebut selesai yang intinya Kecamatan Rawas Ilir harus kehilangan wilayah 9.000 hektare dan sumber daya alam sedangkan Kecamatan Muara Lakitan 17.000 hektare yang ditotal keseluruhan 26.000 hektare.

Hasil tersebut, kata Aziz, sesuai penandatanganan penyerahan wilayah Rawas Ilir ke Muba oleh Asisten I Pemkab Mura Ali Sadikin, Ketua DPRD Hj Hernalina Nita Utama, Ketua Pansus I Wayan Kocab Cs dan diikuti langsung Gubernur Sumsel H Alex Noerdin bersama Sarkowi.

Menurutnya, ditandatanganinya kesepakatan tersebut otomatis Suban IV, Dusun V, VI, dan Desa Beringin Makmur II lepas dari wilayah Kabupaten Mura. "Selamat datang Musi Banyuasin! Selamat Datang Muratara. Kini semuanya berada pada masyarakat Rawas Ilir, rela atau tidak!," tegas Abdul Aziz.(04)