* Laksanakan Kunker Terkesan Diam-diam
LUBUKLINGGAU - Kunjungan kerja (Kunker) maupun bimbingan teknik (Bimtek) bagi anggota DPRD Kota Lubuklinggau, terkesan diam-diam kembali menjadi sorotan publik.
Salah satunya disuarakan oleh Koordinator Gerakan Sumpah Undang-Undang (GSUU), Herman Sawiran.
Menurutnya, Kunker maupun Bimtek bagi anggota DPRD merupakan kegiatan resmi dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan wakil rakyat dalam menjalankan tiga fungsi sebagai anggota DPRD yakni fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. “Kunkar ataupun Bimtek itu resmi dilaksanakan secara diam-diam dan kenapa risi untuk menyampaikan ke publik,” kata Herman Sawiran kepada Linggau Pos, Rabu (26/6).
Bukti dari Kunker ataupun Bimtek dilaksanakan secara diam-diam, lanjut Herman Sawiran dapat dilihat dari papan pengumuman, namun di gedung DPRD tidak ada yang menginformasikan sedang berada di mana para wakil rakyat. “Sementara suasana di gedung DPRD sepi tidak terlihat seorangpun anggota DPRD yang ngantor,” lanjutnya.
Dengan tidak adanya pemberitahuan tersebut masyarakat menjadi bingung kemana para wakil rakyat tidak ada yang ngantor. “Sehingga wajar saja kalau masyarakat menilai bahwa anggota DPRD itu tidak ada kerjaan. Coba kalau ada pemberitahuan di papan pengumuman dan juga dipublikasikan di media massa misalnya Komisi I Kunker ke daerah A dalam rangka studi banding apa juga dijelaskan, Komisi I ke sana dan komisi III ke sini, jadi masyarakat tahu. Kemudian setelah pulang ekspos apa yang dipelajari dari Kunker atau hasil Bimtek, kalau tidak mau dikatakan tidak ada kerjaan,” tegasnya menyarankan.
Karena tidak adanya pemberitahuan tersebut, ucap Herman Sawiran, masyarakat sering kecewa karena ketika akan mengadu kepada wakil rakyat, tapi orangnya tidak ada di kantor. “Sudah beberapa kali masyarakat demo bermaksud mengadu kepada wakil rakyat tapi tak ada satupun anggota DPRD di kantor. Ironisnya lagi yang dialami oleh perwakilan wali murid SD Bunda sudah dua kali demo ke gedung DPRD Kota Lubuklinggau, bertemu dengan anggota DPRD. Padahal mereka ingin mengadu kepada wakilnya yang duduk di kursi empuk. Saya bukan mempersoalkan Kunker atau pun Bimtek itu, silakan Kunker ataupun Bimtek tapi tolong dipublikasikan paling tidak di papan pengumuman yang ada di gedung DPRD. Papan itu memang berguna untuk memberitahukan agenda wakil rakyat, tapi faktanya papan tidak difungsikan sebagaimana mestinya hanya berisi surat edaran Walikota yang berkaitan dengan PNS bukan informasi untuk publik,” paparnya panjang lebar.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Lubuklinggau, Merismon saat dikonfirmasi berjanji akan menindaklanjuti atas usulan masyarakat tersebut. “Terima kasih atas masukannya. Ini merupakan masukan yang cukup bagus, nanti akan kita tindak lanjuti untuk kedepannya,” janji legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat dihubungi melalui ponselnya kemarin. (01)
LUBUKLINGGAU - Kunjungan kerja (Kunker) maupun bimbingan teknik (Bimtek) bagi anggota DPRD Kota Lubuklinggau, terkesan diam-diam kembali menjadi sorotan publik.
Salah satunya disuarakan oleh Koordinator Gerakan Sumpah Undang-Undang (GSUU), Herman Sawiran.
Menurutnya, Kunker maupun Bimtek bagi anggota DPRD merupakan kegiatan resmi dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan wakil rakyat dalam menjalankan tiga fungsi sebagai anggota DPRD yakni fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. “Kunkar ataupun Bimtek itu resmi dilaksanakan secara diam-diam dan kenapa risi untuk menyampaikan ke publik,” kata Herman Sawiran kepada Linggau Pos, Rabu (26/6).
Bukti dari Kunker ataupun Bimtek dilaksanakan secara diam-diam, lanjut Herman Sawiran dapat dilihat dari papan pengumuman, namun di gedung DPRD tidak ada yang menginformasikan sedang berada di mana para wakil rakyat. “Sementara suasana di gedung DPRD sepi tidak terlihat seorangpun anggota DPRD yang ngantor,” lanjutnya.
Dengan tidak adanya pemberitahuan tersebut masyarakat menjadi bingung kemana para wakil rakyat tidak ada yang ngantor. “Sehingga wajar saja kalau masyarakat menilai bahwa anggota DPRD itu tidak ada kerjaan. Coba kalau ada pemberitahuan di papan pengumuman dan juga dipublikasikan di media massa misalnya Komisi I Kunker ke daerah A dalam rangka studi banding apa juga dijelaskan, Komisi I ke sana dan komisi III ke sini, jadi masyarakat tahu. Kemudian setelah pulang ekspos apa yang dipelajari dari Kunker atau hasil Bimtek, kalau tidak mau dikatakan tidak ada kerjaan,” tegasnya menyarankan.
Karena tidak adanya pemberitahuan tersebut, ucap Herman Sawiran, masyarakat sering kecewa karena ketika akan mengadu kepada wakil rakyat, tapi orangnya tidak ada di kantor. “Sudah beberapa kali masyarakat demo bermaksud mengadu kepada wakil rakyat tapi tak ada satupun anggota DPRD di kantor. Ironisnya lagi yang dialami oleh perwakilan wali murid SD Bunda sudah dua kali demo ke gedung DPRD Kota Lubuklinggau, bertemu dengan anggota DPRD. Padahal mereka ingin mengadu kepada wakilnya yang duduk di kursi empuk. Saya bukan mempersoalkan Kunker atau pun Bimtek itu, silakan Kunker ataupun Bimtek tapi tolong dipublikasikan paling tidak di papan pengumuman yang ada di gedung DPRD. Papan itu memang berguna untuk memberitahukan agenda wakil rakyat, tapi faktanya papan tidak difungsikan sebagaimana mestinya hanya berisi surat edaran Walikota yang berkaitan dengan PNS bukan informasi untuk publik,” paparnya panjang lebar.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Lubuklinggau, Merismon saat dikonfirmasi berjanji akan menindaklanjuti atas usulan masyarakat tersebut. “Terima kasih atas masukannya. Ini merupakan masukan yang cukup bagus, nanti akan kita tindak lanjuti untuk kedepannya,” janji legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat dihubungi melalui ponselnya kemarin. (01)
0 komentar:
Tulis komentar anda
Tell us what you're thinking... !