Ramadhan Taufik :Dana Aspirasi Dewan Harus Dievaluasi

* Pengurus Golkar Desak Kejari Usut Penggunaannya

LUBUKLINGGAU - Dana aspirasi dewan harus dievaluasi penggunaannya agar menjadi lebih tepat sasaran, lantaran dalam penggunaannya sangat berpotensi menyimpang dan menyuburkan kepentingan politik anggota DPRD dan kelompoknya. “Anggaran tersebut juga sering mengacaukan sistem perencanaan pembangunan daerah,” demikian kata Koordinator Forum Pemuda Kota Lubuklinggau (Formula), Ramadhan Taufik kepada Linggau Pos, Kamis (25/7).

Lebih lanjut Ramadhan Taufik menerangkan, dana aspirasi yang dikelola DPRD sering salah sasaran dalam proses penggunaannya. Salah satunya dana aspirasi oknum anggota DPRD Kota Lubuklinggau, tahun anggaran 2013. Dana aspirasi yang mengalir ke beberapa yayasan pendidikan di Kota Lubuklinggau itu dinilai kurang tepat, lantaran keberadaan yayasan tersebut termasuk yayasan yang mencari profit.

Meskipun latar belakang yayasan tersebut adalah pendidikan, namun keberadaannya tidak begitu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. “Pasalnya untuk bisa bersekolah di sana masyarakat masih dipungut biaya lumayan mahal. Sudah dapat bantuan dari uang rakyat, eh masih saja cari untung dari rakyat. Pertanyaannya dimana letak manfaatnya untuk masyarakat?,” terangnya nada bertanya.

Dilanjutkannya, etika penggunaan dan asas manfaat dari dana tersebut terkesan dikesampingkan. “Kalau bicara manfaat, masih banyak kepentingan masyarakat yang saya kira lebih bermanfaat. Kami mengindikasikan bahwa pengalokasian dana aspirasi yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau hanya akal-akalan saja, itu tidak lebih dari bentuk kompromi yang menguntungkan kelompok politik pribadi tertentu,” lanjutnya.

Ramadhan Taufik menyangsikan kalau pembangunan ruang kelas yayasan pendidikan itu merupakan usulan masyarakat. “Kami menyangsikan jika mengalirnya dana aspirasi tersebut telah berdasarkan usulan dari masyarakat. Pengalokasian dana aspirasi dewan itu hanya dalam rangka memperkuat status qou anggota dewan ditengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ditanya soal bagaimana penyaluran dana aspirasi tersebut, mereka bisa berkilah dengan telah memberikan bantuan ke yayasan pendidikan ini,” ucapnya.

Dijelaskannya, keberadaan dana aspirasi itu adalah hasil dari kompromi politik anggaran anggota dewan dan tidak ada dasar hukumnya. Fakta inilah yang membuat publik semakin tidak percaya dengan pengalokasian dana untuk anggota dewan tersebut, karena memang kerap disalahgunakan. Jadi wajar saja banyak masyarakat yang mempertanyakan manfaat pengalokasian dana tersebut.

”Berdasarkan temuan kami, terdapat dana aspirasi oknum anggota dewan sebesar Rp 500 juta yang mengalir ke SD Islam An Nida dan selain itu ada juga oknum anggota dewan yang mengalokasikan dana aspirasinya ke TK Genius Primary sebesar Rp 300 juta. Untuk itu kita mendesak kepada pimpinan DPRD untuk mengevaluasi penyaluran dana aspirasi para anggota dewan tersebut serta meminta pihak aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengusut dugaan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penggunaan dana aspirasi tersebut,” tegasnya.

Sorotan penggunaan dana aspirasi DPRD Kota Lubuklinggau juga datang dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Lubuklinggau. Menurut Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bankum HAM) DPD Partai Golkar Kota Lubuklinggau, Muhammad Sapran, oknum dewan yang menggunakan dana aspirasi tahun anggaran 2013, harus ditindak tegas oleh penegak hukum.

“Hal seperti itu sangat jelas pelanggaran penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebab bukan untuk kepentingan pemerintah tetapi kepentingan pribadi sebab dana tersebut dialokasikan ke pembangunan ruang kelas baru dan mobiler sebuah yayasan pendidikan, milik pribadi,” katanya kepada Linggau Pos, Kamis (25/7)

Jadi pihaknya meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau untuk melakukan pengusutan tentang penggunaan dana aspirasi tersebut, terhadap oknum anggota dewan Kota Lubuklinggau.

Sapran mengungkapkan kejadian seperti ini menunjukkan bahwa dana APBD Kota Lubuklinggau, sangat rentan dengan oknum dewan yang tidak bertanggung jawab demi memperkaya diri sendiri, tidak memandang kepentingan masyarakat banyak.

Dijelaskan sebelumnya penyaluran dana aspirasi DPRD Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2013 terindikasi tidak tepat sasaran. Pasalnya anggaran tersebut mengalir ke yayasan pendidikan totalnya mencapai lebih kurang Rp800 juta, dan oknum dewan tersebut merealisasikan dana aspirasi sebesar Rp 500 juta untuk pembangunan ruang kelas baru dan mobiler sebuah yayasan pendidikan.

Dari total anggaran Rp 500 juta meliputi untuk pembangunan ruang kelas sebesar Rp 450 juta dan mobiler Rp 50 juta. Serta Rp 300 juta untuk penambahan kelas taman kanak-kanak (TK) dan mobiler, meliputi untuk penambahan ruang kelas Rp 200 juta serta untuk mobiler Rp 100 juta. Dana aspirasi tersebut dicairkan melalui Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.

“Dana sebesar itu kalau digunakan untuk pribadi maka oknum dewan tersebut sudah keterlaluan tidak mementingkan masyarakat Kota Lubuklinggau. Saya yakin dengan penegak hukum dapat menindak oknum dewan tersebut,” tegasnya.

Ditambahkan Sapran apabila Kejari Kota Lubuklinggau, tidak dapat menindak oknum dewan Kota Lubuklinggau yang bermasalah tersebut maka Kejari Kota Lubuklinggau perlu dipertanyakan kinerjanya. “Kalu tidak ditindak saya menduga Kehari sudah bermain pada oknum dewan tersebut,” ucapnya nada bertanyanya. (01/03)