Agustus Tak Terakreditasi PT Harus Tutup

Prof Diah Natalisa

LUBUKLINGGAU - Perguruan Tinggi (PT) negeri maupun swasta wajib memiliki akreditasi program studi (Prodi) maupun institusinya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pendidikan Tinggi.

Jika tidak memenuhi ketentuan UU, pemerintah berhak mencabut gelar yang dikeluarkan perguruan tinggi yang belum terakreditasi.

“Prodi maupun institusi tidak terakreditasi hingga 10 Agustus 2014 harus ditutup. Karena perguruan tinggi itu tidak sah mengeluarkan ijazah,” demikian kata Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah II, Prof Diah Natalisa saat dihubungi Linggau Pos, Rabu (8/1).

Diah melanjutkan, hanya tersisa waktu beberapa bulan saja untuk bisa memenuhi ketentuannya. Perguruan tinggi seharusnya tak memikirkan berapa lama proses akreditasi yang akan dilakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT, namun harus lebih fokus pada penyiapannya.
”Tidak perlu mempermasalahkan apakah BAN PT sanggup mengakreditasi 3200 lebih PT yang belum akreditasi, yang penting segera siapkan diri untuk memenuhi kewajiban ini,” pesannya.

Diah mengungkapkan, proses akreditasi pun tidak rumit dan tidak membutuhkan biaya besar, karena pembiayaannya ditanggung pemerintah. Hanya saja perguruan tinggi harus bisa memastikan kesiapan sarana prasarana sebagai standar layanan berkualitas.

”Mengisi borang akreditasi itu tidak rumit, asalkan data valid. Namun tentunya harus kerja keras untuk menyiapkan akreditasi ini,” urainya.

Menurutnya, kewajiban akreditasi institusi sebagai amanah UU Pendidikan Tinggi merupakan upaya dalam menjamin masyarakat untuk memperoleh gelar sarjana. Sebab tanpa jaminan terhadap gelar yang diperoleh sama saja dengan menyia-nyiakan biaya, tenaga dan cita-cita masyarakat.

Dari data yang dihimpun Linggau Pos, sejumlah pengelola PT di kota ini telah mempersiapkan pengajuan borang akreditasi institusi. Sebagaimana yang dilakukan Universitas Musi Rawas (Unmura). Meski keenam program studi (Prodi) yang ada, yaitu peternakan, agroteknologi, agribisnis, teknik sipil, akuntansi, administrasi negara, dan ilmu pemerintahan baru terakreditasi C, namun Unmura optimis 2014 ini status akreditasi sejumlah program studi mengalami peningkatan.

“Kami sudah mempersiapkan borang akreditasi universitas. Juni 2013 Insya Allah diajukan. Selain itu, kami juga akan memperbarui status akreditasi. Dengan perkembangan selama ini, semoga ada peningkatan status akreditasi lebih baik,” ungkap Rektor Unmura, Ir John Bimasri.

Sementara itu, hal serupa diungkapkan Ketua STKIP-PGRI Lubuklinggau, H. A Baidjuri Asir, mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) itu menyebutkan, status akreditasi C masih disandang lima Prodi yaitu, Pendidikan Bahasa Inggris, Fisika, Biologi, Matematika, dan Sejarah. Sementara untuk Prodi Bahasa Indonesia telah terakreditasi B.

“Kalau akreditasi institusi sudah berjalan dalam proses pengajuan. Selain itu kami juga tengah mengajukan empat prodi baru yang akan dibuka tahun akademik 2014/2015 ini. Sebagai salah satu jalan STKIP-PGRI menjadi Universitas PGRI Lubuklinggau,” tegas Baidjuri.

Baidjuri tak begitu mengkhawatirkan, beragam kebijakan Jenderal Pendidikan Tinggi yang men-deadline tenggat waktu akreditasi. Justru ini memotivasi pengelola PTS/PTN lebih meningkatkan kepercayaan diri, agar publik memahami kerja keras perguruan tinggi.

Sementara itu, Ketua STAIS Al-Azhaar, Habibullah Angkasa menyebutkan, waktu yang diberikan Dirjen Dikti terbilang singkat. Jadi sepanjang 2014 ini, sejumlah ‘kewajiban’ harus dikebut.

“Bukan hanya akreditasi prodi. Akreditasi institusi juga harus disegerakan. Kami sedang menyusun borang. Semoga dalam waktu dekat bisa diajukan. Kendalanya masih pada ketersediaan sarana. Oleh karena itu, kami terus berusaha melengkapi,” jelasnya.

Selain itu, Habib mengatakan, 2014 PT juga harus memikirkan peningkatan status akreditasi Prodi.

“Terakreditasi C saja tentu tidak maksimal. 2014 ini, harus optimal. Diupayakan minimal dua prodi mengantongi status akreditasi B,” jelasnya.(10)