CURUP - Puluhan pasien tidak mampu yang tercatat sebagai pemegang kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mengaku mendapatkan penolakan untuk dirawat di RSUD Curup, Senin (6/1).
Sebab, pemberlakuan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) membuat para pasien tidak memiliki jaminan untuk dirawat pihak rumah sakit.
Salah satunya disampaikan Depa (39) salah seorang warga Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR). Ia terpaksa pulang karena berkas keterangan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang juga telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Rejang Lebong itu ditolak oleh petugas RSUD Curup dengan alasan tidak berlaku kembali seiring diberlakukannya BPJS Kesehatan 1 Januari 2014.
Ia juga mengaku telah berobat di RSUD Curup ini sejak Mei tahun 2013 lalu.
"Awalnya lancar-lancar saja dan saya sangat merasa terbantu dengan Jamkesda ini, tidak tahu hari ini (kemarin) saat saya hendak mendaftar berkas saya malah ditolak," ungkapnya.
Ditambahkan Depa, hari ini (kemarin,red) dirinya sudah sepakat akan dilakukan operasi atas penyakit yang dialaminya. Ia juga kecewa lantaran hari operasinya gagal meskipun sebelumnya mulai dari rongent dan pemeriksaan penyakit yang dideritanya sudah selesai dilakukan akhir tahun lalu dan hanya tinggal menunggu operasi.
Ia juga mengaku tidak mengetahui persis soal BPJS kesehatan yang telah diberlakukan 1 Januari 2014, dan baru diketahui ketika petugas RSUD Curup menolak berkas yang ia bawa dan mengangkat pasien Jamkesda tidak bisa diterima karena mulai 1 Januari 2014 BPJK Kesehatan telah diberlakukan.
"Saat saya tanyakan kepada petugas bagaimana mau mendaftar jadi BPJK Kesehatan itu, petugas juga bingung menjawabnya dan hanya mengatakan saat ini pasien Jamkesda tidak bisa diterima yang diterima Jamkesmas dan Akses," tuturnya.
Bukan hanya dirinya, puluhan pasien lain yang menggunakan Kartu Jamkesda dan SKTM terpaksa mengurungkan niatnya untuk berobat lantaran tidak bisa diterima saat hendak melakukan pendaftaran di RSUD Curup tersebut.
Sementara itu, salah satu petugas pendaftaran pasien di RSUD Curup kepada wartawan mengaku tidak berani menerima pasien Jamkesda, dan SKTM sehingga harus alihkan ke Pasien Umum.
Sementara itu, untuk peserta BPJS Kesehatan yang diterima ialah pasien yang memegang kartu Jamkesmas dan Askes.
Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Curup Almaini, membantah penolakan pasien Jamkesda tersebut.
"Bukan ditolak, kita menunggu jaminan dari Dinas Kesehatan, saat apel saya sudah mengatakan kepada petugas tidak ada penolakan pasien Jamkesda," akunya.
Dibagian lain, Kepala Operasional PT Askes Kabupaten Rejang Lebong Hasida Kurniati dikonfirmasi menjelaskan, pemberlakuan BPJS kepada pasien Jamkesda hingga saat ini belum ada kepastian yang jelas.
Begitu juga warga yang menggunakan SKTM yang menjadi dasar tergabung dalam Jamkesda.
Menurutnya, hal tersebut merupakan kebijakan daerah apakah penggunaan SKTM masuk ke dalam BPJS atau tidak sebab harus ada jaminannya dari APBD.
Sementara itu, PT Askes sendiri yang nantinya akan menjadi BPJS siap jika sudah ada perjanjian kerjasama dan ada jaminan serta data pasien Jamkesda yang bisa dipertanggung jawabkan.
"Seperti PNS, TNI, Polri, Jamkesmas sudah termasuk dalam BPJS, karena sudah dipotong dari gaji mereka," tegasnya.
Senada disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Akhmad Juli yang membenarkan belum adanya regulasi yang jelas terkait penerapan BPJS kepada pasien Jamkesda.
Menurutnya, solusi saat ini yakni pihaknya akan tetap memberikan rekomendasi bagi pasien Jamkesda dan SKTM untuk tetap dilayani, sambil menyusul pembenahan regulasi karena pasien sakit itu tidak bisa menunggu. (11)
Sebab, pemberlakuan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) membuat para pasien tidak memiliki jaminan untuk dirawat pihak rumah sakit.
Salah satunya disampaikan Depa (39) salah seorang warga Desa Babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR). Ia terpaksa pulang karena berkas keterangan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang juga telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Rejang Lebong itu ditolak oleh petugas RSUD Curup dengan alasan tidak berlaku kembali seiring diberlakukannya BPJS Kesehatan 1 Januari 2014.
Ia juga mengaku telah berobat di RSUD Curup ini sejak Mei tahun 2013 lalu.
"Awalnya lancar-lancar saja dan saya sangat merasa terbantu dengan Jamkesda ini, tidak tahu hari ini (kemarin) saat saya hendak mendaftar berkas saya malah ditolak," ungkapnya.
Ditambahkan Depa, hari ini (kemarin,red) dirinya sudah sepakat akan dilakukan operasi atas penyakit yang dialaminya. Ia juga kecewa lantaran hari operasinya gagal meskipun sebelumnya mulai dari rongent dan pemeriksaan penyakit yang dideritanya sudah selesai dilakukan akhir tahun lalu dan hanya tinggal menunggu operasi.
Ia juga mengaku tidak mengetahui persis soal BPJS kesehatan yang telah diberlakukan 1 Januari 2014, dan baru diketahui ketika petugas RSUD Curup menolak berkas yang ia bawa dan mengangkat pasien Jamkesda tidak bisa diterima karena mulai 1 Januari 2014 BPJK Kesehatan telah diberlakukan.
"Saat saya tanyakan kepada petugas bagaimana mau mendaftar jadi BPJK Kesehatan itu, petugas juga bingung menjawabnya dan hanya mengatakan saat ini pasien Jamkesda tidak bisa diterima yang diterima Jamkesmas dan Akses," tuturnya.
Bukan hanya dirinya, puluhan pasien lain yang menggunakan Kartu Jamkesda dan SKTM terpaksa mengurungkan niatnya untuk berobat lantaran tidak bisa diterima saat hendak melakukan pendaftaran di RSUD Curup tersebut.
Sementara itu, salah satu petugas pendaftaran pasien di RSUD Curup kepada wartawan mengaku tidak berani menerima pasien Jamkesda, dan SKTM sehingga harus alihkan ke Pasien Umum.
Sementara itu, untuk peserta BPJS Kesehatan yang diterima ialah pasien yang memegang kartu Jamkesmas dan Askes.
Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Curup Almaini, membantah penolakan pasien Jamkesda tersebut.
"Bukan ditolak, kita menunggu jaminan dari Dinas Kesehatan, saat apel saya sudah mengatakan kepada petugas tidak ada penolakan pasien Jamkesda," akunya.
Dibagian lain, Kepala Operasional PT Askes Kabupaten Rejang Lebong Hasida Kurniati dikonfirmasi menjelaskan, pemberlakuan BPJS kepada pasien Jamkesda hingga saat ini belum ada kepastian yang jelas.
Begitu juga warga yang menggunakan SKTM yang menjadi dasar tergabung dalam Jamkesda.
Menurutnya, hal tersebut merupakan kebijakan daerah apakah penggunaan SKTM masuk ke dalam BPJS atau tidak sebab harus ada jaminannya dari APBD.
Sementara itu, PT Askes sendiri yang nantinya akan menjadi BPJS siap jika sudah ada perjanjian kerjasama dan ada jaminan serta data pasien Jamkesda yang bisa dipertanggung jawabkan.
"Seperti PNS, TNI, Polri, Jamkesmas sudah termasuk dalam BPJS, karena sudah dipotong dari gaji mereka," tegasnya.
Senada disampaikan Plt Kepala Dinas Kesehatan Akhmad Juli yang membenarkan belum adanya regulasi yang jelas terkait penerapan BPJS kepada pasien Jamkesda.
Menurutnya, solusi saat ini yakni pihaknya akan tetap memberikan rekomendasi bagi pasien Jamkesda dan SKTM untuk tetap dilayani, sambil menyusul pembenahan regulasi karena pasien sakit itu tidak bisa menunggu. (11)
0 komentar:
Tulis komentar anda
Tell us what you're thinking... !