Kinerja dari Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas kebersihan dan Pertamanan (DKP) kali ini menjadi sorotan masyarakat. Akhir-akhir ini mereka dianggap mulai lambat dan terkesan malas dalam menjalankan tugas hingga sampah tidak diangkut. Mengapa bisa demikian? Berikut laporannya.
Riena Fitriani Maris, Dempo
Sejak satu bulan terakhir ini, masyarakat kota berslogan “Sebiduk Semare” mengakui kinerja PHL berubah. Tidak sedikit warga mengeluh karena sering terlambatnya petugas mengambil sampah. Atau menyapu lingkungan mereka.
Seperti dirasakan Suhartini (56), warga RT 04 Kelurahan Jawa Kiri, Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Perempuan ini mengaku sampah di tempat tinggalnya sering dibiarkan berserakan. Semua ini akibat terlambatnya mobil pengangkut sampah datang.
"Mobil yang sering ambil sampah sekarang sering terlambat. Sudah siang sampah baru diangkut. Wajar saja kalau kota kita masih banyak sampah, petugasnya malas-malasan," kata Suhartini.
Senada dengan Marthazila (40), warga Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Ia mengaku bahkan tidak jarang jika di lingkungan mereka sampahnya tidak diangkut oleh petugas kebersihan.
"Jangankan terlambat, tidak diangkut juga pernah. Tidak hanya tukang angkut sampahnya, petugas sapunya juga sering telat menyapu," ungkapnya.
Salah seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu, diminta tanggapan mengenai keluhan masyarakat menegaskan, mereka tidak pernah malas bekerja. Ia menyakini sudah melakukan pekerjaan semaksimal mungkin.
"Namanya juga manusia biasa, mungkin lagi capek saja. Tapi sejujurnya kita memang sedang kecewa dengan Pemkot Lubuklinggau. Karena tahun ini apa yang kita harapkan semuanya ditunda. Mulai dari sembako menjelang lebaran dan bonus setelah menerima piala Adipura," ungkap menolak namanya dikorankan.
Di lain tempat, Kepala DKP Kota Lubuklinggau, Alha Warizmi dihubungi Kamis (14/8) mengenai keluhan petugas kebersihan mengakui, pemberian bonus PHL sebagai reward Kota Lubuklinggau kembali meraih piala Adipura, memang mengalami keterlambatan.
"Kita mengupayakan sebelum Idul Fitri, namun dananya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Perubahan. Sebelum Idul Fitri belum dibahas, makanya kami bayarkan percepatan gaji saja,” jelas Alha Warizmi.
Ditambahkan mantan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Lubuklinggau, beberapa lalu APBD Perubahan sudah dibahas dan disahkan di DPRD Kota Lubuklinggau. Namun bonus itu tidak bisa langsung dicairkan, melainkan masih menunggu proses selanjutnya. Yaitu pengesahan Peraturan Daerah (Perda).
“Kami sudah melakukan berbagai upaya agar bonus ini cepat cair. Sebenarnya bukan dari DKP yang menghambat, kami hanya mengikuti prosedur yang ada,” ungkapnya.
Alha Warizmi berharap PHL untuk bersabar dan bertugas seperti biasanya.
“Kami akan terus pantau perkembangannya. Agar bonus ini cepat diberikan. Mudah-mudahan ini tidak menghambat kinerja petugas kita,” ucapnya.(*)
0 komentar:
Tulis komentar anda
Tell us what you're thinking... !