MUSI RAWAS - Anggaran KPU Kabupaten Musi Rawas (Mura) Rp 1 miliar. Anggaran tersebut dianggarkan di Perubahan APBD Tahun anggaran 2014.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mura, Ismun Yahya, anggaran KPU Mura tersebut diantaranya untuk melakukan pemisahan antara anggota DPRD Kabupaten Mura dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Mura.
“Anggaran pemekaran DPRD dan pelaksanaan tahapan Pilkada Rp 1 miliar,” katanya kepada Linggau Pos, Jumat (22/8).
Dijelaskannya dana untuk melakukan pemekaran DPRD Mura dan Muratara diantaranya untuk melakukan koordinasi oleh KPU Mura ke KPU pusat maupun KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mengetahui tata cara pemisahan anggota DPRD antara DPRD Mura dan Muratara.
Menurutnya pemekaran DPRD Mura dan Muratara harus dilakukan secepatnya setelah calon anggota DPRD Mura terpilih dilantik.
“Sebab jika terlambat melakukan pemekaran DPRD akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada Mura. Bahkan mengancam terlambat melaksanakan Pilkada Mura, karena banyak yang harus dikerjakan KPU Mura,” jelasnya.
Diperkirakan, tambahnya KPU Mura sudah harus melaksanakan tahapan persiapan Pilkada Mura pada Oktober, November atau paling lambat Desember 2014 karena berdasarkan pelaksanaan Pilkada Mura 2009 dilaksanakan pada Juni.
“Tahapan Pilkada sudah mulai dilaksanakan 8 bulan sebelum hari H, artinya kalau kita hitung mundur dari Juni 2015 maka pelaksanaan tahapan sudah dimulai November 2014,” ucapnya.
Diungkapkannya, semula KPU Kabupaten Mura mengajukan anggaran Rp 2,5 miliar. Namun karena Kabupaten Mura defisit maka anggaran untuk KPU Mura disetujui Rp 1 miliar,” ungkapnya.(07)
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mura, Ismun Yahya, anggaran KPU Mura tersebut diantaranya untuk melakukan pemisahan antara anggota DPRD Kabupaten Mura dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dan pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Mura.
“Anggaran pemekaran DPRD dan pelaksanaan tahapan Pilkada Rp 1 miliar,” katanya kepada Linggau Pos, Jumat (22/8).
Dijelaskannya dana untuk melakukan pemekaran DPRD Mura dan Muratara diantaranya untuk melakukan koordinasi oleh KPU Mura ke KPU pusat maupun KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mengetahui tata cara pemisahan anggota DPRD antara DPRD Mura dan Muratara.
Menurutnya pemekaran DPRD Mura dan Muratara harus dilakukan secepatnya setelah calon anggota DPRD Mura terpilih dilantik.
“Sebab jika terlambat melakukan pemekaran DPRD akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan Pilkada Mura. Bahkan mengancam terlambat melaksanakan Pilkada Mura, karena banyak yang harus dikerjakan KPU Mura,” jelasnya.
Diperkirakan, tambahnya KPU Mura sudah harus melaksanakan tahapan persiapan Pilkada Mura pada Oktober, November atau paling lambat Desember 2014 karena berdasarkan pelaksanaan Pilkada Mura 2009 dilaksanakan pada Juni.
“Tahapan Pilkada sudah mulai dilaksanakan 8 bulan sebelum hari H, artinya kalau kita hitung mundur dari Juni 2015 maka pelaksanaan tahapan sudah dimulai November 2014,” ucapnya.
Diungkapkannya, semula KPU Kabupaten Mura mengajukan anggaran Rp 2,5 miliar. Namun karena Kabupaten Mura defisit maka anggaran untuk KPU Mura disetujui Rp 1 miliar,” ungkapnya.(07)
0 komentar:
Tulis komentar anda
Tell us what you're thinking... !