Warga Takut Ganti Rugi Lahan Tidak Sesuai

Foto: Riena Fitriani Maris/Linggau Pos

 Foto: Riena Fitriani Maris/Linggau Pos

TAKUT: Pertemuan antara Lurah Kelurahan Batu Urip Taba, Camat Lubuklinggau Timur II, dan warga menyampaikan bahwa mereka takut pembebasan lahan tidak sesuai, Jumat (22/8).

Lurah dan Camat Adakan Pertemuan

BATU URIP TABA - Adanya instruksi dari Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe untuk segera menghitung berapa warga yang lahannya akan dipakai pada proyek pembangunan Jembatan Kelingi III. Membuat warga merasa takut, ganti rugi lahan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hal ini diungkapkan warga, saat diajak Lurah dan Camat setempat untuk menyosialisasikan mengenai pembebasan lahan mereka di Kantor Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuklinggau Timur II. 12 warga yang dipastikan lahannya akan terkena proyek hadir, meskipun menyetujui untuk dipakai dan diganti rugi mereka menyampaikan rasa khawatir mereka terhadap proses pembebasan lahan tersebut. 

Salah satunya seperti yang diungkapkan Ija, salah seorang warga yang rumahnya nanti akan terkena pembangunan proyek tersebut. Ia takut pada saat pembayaran pembebasan lahan tidak sesuai, seperti yang dialami salah seorang warga di kelurahan Batu Urip.

"Saya takut nantinya uang ganti rugi tidak sesuai dengan bangunan yang digunakan. Belum lagi sisa lahan yang tidak terpakai, makanya saya mengusulkan untuk dibebaskan semua rumah saya oleh Pemkot, asalkan harganya sesuai dengan bangunannya," kata Ija, Jumat (22/8).

Hal senada diungkapkan oleh As yang juga warga setempat menyampaikan, Ia takut nanti sisa lahan mereka diambil begitu saja oleh pemborong.

"Mau dipakai hanya 5 meter, artinya masih ada sisa lahan. Kami tidak mau nanti tahu-tahu sisa lahan tersebut terpakai dan tidak diganti rugi," ungkapnya.

Sementara itu, Camat Lubuklinggau Timur II Henny didampingi Lurah Kelurahan Batu Urip Taba, May Suhada menegaskan bahwa pembebasan lahan ini sudah disosialisasikan agar masyarakat tahu bahwa Pemkot akan melakukan pembebasan lahan sesuai dengan harga pasaran.

"Pemkot menggandeng tim independen, jadi tidak mungkin tidak sesuai. Selain itu nantinya pembebasan kita pastikan akan selalu diawasi baik oleh Lurah maupun camat, agar kedepannya saat proses pembebasan lahan tidak terjadi kesalahpahaman. Alhamdulillah ke 12 warga tadi setuju, dan siap memberikan lahan mereka," jelasnya 

Henny menambahkan, tahap awal pertemuan ini dimaksudkan, untuk mendengarkan penyampaian dari warga, sekaligus sosialisasi mengenai teknis pembebasan lahan. Hasil dari penyampaian warga tadi, akan segera dilaporkan kepada Walikota dan pihak DPU, sebagai pengelola proyek tersebut.

"Karena kita hanya menyampaikan, nanti hasilnya akan segera kita laporkan. Yang kita tegaskan hari ini, supaya warga paham dan tidak terjadi masalah di kemudian hari. Pertemuan akan terus kita lakukan kedepannya, saya harap masyarakat nantinya segera menyampaikan kepada kami jika kurang paham dan terjadi masalah. Selain itu, sejak sekarang mereka diminta agar segera mempersiapkan surat dari tanah atau bangunan mereka, agar nantinya tidak terjadi kekeliruan," tegasnya. (12)