DPR-RI Putuskan Pilkada Melalui DPRD

 
*Voting Terbuka

JAKARTA - Rapat paripurna Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DPR-RI, akhirnya memutuskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih DPRD. Hal itu berdasarkan hasil voting terbuka pada rapat paripurna Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DPR-RI dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Jumat (26/9) dini hari.
Hasilnya, 266 anggota DPR setuju Pilkada dipilih DPRD dan 135 orang setuju Pilkada langsung.

Dari 266 anggota DPR yang setuju dipilih DPRD diantaranya dengan rincian Partai Golkar 84 orang, PKS 55, PAN 44, PPP 32, Gerindra 22. Sedangkan 135 anggota DPRD yang memilih Pilkada langsung diantaranya Fraksi Partai Golkar 11 orang, PDIP 88, PKB 20, Hanura 10 dan Fraksi Partai Demokrat yang tersisa di dalam ruangan paripurna memberikan hak suara dengan memilih Pilkada langsung sebanyak 6 orang. 

Sebelumnya dari liputan Linggau Pos melalui siaran langsung SCTV, tadi malam. Rapat paripurna sempat ricuh, dan diwarnai hujan interupsi. Sehingga pimpinan rapat kembali men-skor rapat untuk melakukan lobi.

Suasana paripurna memanas setelah pimpinan rapat memutuskan hanya ada dua opsi untuk voting RUU Pilkada. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso selaku pimpinan sidang pun kewalahan menghadapi para anggota dewan yang merangsek maju.

PDIP, PKB, dan Hanura kompak merapat kepada opsi yang dilontarkan Partai Demokrat. Sementara sisanya tak setuju bilamana opsi itu dimasukan.
Kericuhan pun terjadi. Kedua kubu saling tuding dan bentak.

"Rapat kembali saya skors untuk lobi kembali," kata Priyo sambil mengetok palu.

"Pimpinan! Sesuai tata tertib sidang tak boleh lebih dari tengah malam! Rapat harus bubar!" teriak salah seorang anggota DPR dengan nada tinggi.

Karena anggota DPR berdiri maju ke depan mendekat ke meja pimpinan sidang. Kondisi tersebut terjadi karena banyaknya anggota DPR yang interupsi.   
Perwakilan Fraksi PKS, Fahri Hamzah meminta pimpinan paripurna langsung melakukan voting terkait dua opsi pelaksanaan Pilkada. PKS menyebut aturan 10 syarat yang diminta Fraksi Demokrat sudah diakomodir. 10 syarat dari Fraksi Partai Demokrat lihat tabel.

"Kita sudah menyiapkan 2 opsi, sekarang kita voting langsung atau tidak langsung. Demokrat ingin semua (syarat) masuk, bagaimana memasukkannya?" kata Fahri Hamzah saat interupsi dalam paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Bagi Fraksi PKS, tidak ada prosedur yang bisa mengakomodir kesepuluh syarat bisa langsung dimasukkan sebagai bagian dari opsi Pilkada langsung.

"Kita bingung gimana mencantumkan karena itu bentuknya narasi. Masukinnya gimana? Emang lagi ngeracik dabu-dabu apa? Ini lagi buat UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak," sindir Fahri.

Anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman menegaskan sikap fraksinya menginginkan 10 syarat pelaksanaan Pilkada langsung diakomodir menjadi opsi ketiga. Sepuluh syarat ini penting agar pelaksanaan Pilkada langsung dipilih masyarakat berjalan baik.

"Partai Demokrat usulkan pilkada langsung dengan 10 syarat yang sifatnya kumulatif. 10 syarat itu harus dilaksanakan apabila pilkada langsung menjadi pilihan untuk menaungi dan melindungi rakyat. 10 syarat yang akan melindungi rakyat yang menjamin demokrasi mencegah ekses negatif yang terjadi," sambung Benny.

Sementara itu, demi memperjuangkan pilkada langsung, 3 fraksi, yaitu PDIP, Hanura dan PKB melunak menyetujui opsi Fraksi Partai Demokrat, pilkada langsung dengan 10 syarat. Namun opsi ketiga itu ditolak oleh Koalisi Merah Putih.

"Apa gunanya lobi 4 jam di dalam, tapi tiba-tiba berubah semuanya," kata anggota fraksi PAN Totok Daryanto dalam sidang lanjutan RUU Pilkada di Gedung DPR.

Menurut Totok, opsi yang tersedia sebagaimana hasil keputusan dalam rapat di tingkat pertama yaitu komisi II, hanya ada dua yaitu pilkada langsung atau pilkada melalui DPRD. Tidak ada opsi ketiga.

Pernyataan Totok itu menuai protes dan dipotong oleh forum paripurna.

"(Keputusan) paripurna itu tertinggi bos!" teriak salah seorang anggota.

"Kalau sudah diambil keputusan di lobi sebagai salah satu mekanisme, maka tidak boleh keluar dari tahapan pengambilan keputusan. Kalau mau lobi silakan lobi lagi, 4 jam lagi," timpal Totok.

"Kalau ketua tidak konsisten dalam prosedur pengambilan keputusan, maka prosedur mana yang diambil. Lobi itu supaya tidak gaduh di paripurna," tegas politisi PAN itu. "Apa? Keputusan? Belum ada keputusan bos!" timpal yang lain memotong lagi.

"Kalau diteruskan 5 hari juga tak selesai. Kami dari PAN minta dengan sangat pimpinan tegakkan tatib kita dan penuhi prosedur," timpal Totok.

Sebagaimana diketahui, ketiga fraksi sudah melunak mengikuti opsi Partai Demokrat Pilkada langsung dengan 10 syarat. Opsi ini ditawarkan menjadi opsi ketiga namun buntu dalam proses lobi pimpinan.
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa syarat yang diajukan PD digugurkan untuk jadi opsi. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyatakan partainya mendukung PD.

"Dengan senang hati kami dukung sepenuhnya 10 syarat dengan 10 opsi. Penuh dengan keikhlasan jadi salah satu opsi," tegas Karding. 

Pernyataan ini dilontarkan setelah anggota FPD Benny K Harman kembali menyebutkan kesepuluh syarat yang diajukan PD. Sempat pula saling silang pendapat bahwa tarik ulur soal syarat PD sudah dilakukan dalam mekanisme lobi.

"Setelah mendengar lobi yang sangat panjang kami memutuskan untuk mendukung syarat PD," imbuh Karding.

Suasana rapat memanas karena masih ada silang pendapat. Anggota Fraksi Golkar Azis Syamsuddin pun meminta syarat dari PD ditarik.

"Fraksi Golkar meminta pimpinan untuk menarik syarat dari Demokrat. Untuk tak memperpanjang lagi maka kita langsung voting saja!" ucap Azis.


*Paripurna Ricuh, Pramono Anung Turun Temui Fraksi PDIP

    Rapat paripurna berlangsung ricuh setelah pimpinan Priyo Budi Santoso mengetuk palu menolak opsi ketiga Demokrat yang disetujui PDIP, Hanura dan PKB. Usai ricuh, wakil ketua DPR Pramono Anung memilih menemui anggota fraksinya.

Pantauan di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Kamis (26/9) malam. Usai kericuhan di mana yang dipicu ketok palu Priyo, puluhan anggota DPR merangsek meja pimpinan.

Mereka menggebrak meja meminta keputusan dicabut, dan lainnya menunjuk-nunjuk di depan wajah Priyo. Akhirnya Priyo men-skorsing rapat dan keluar bersama 3 pimpinan DPR lain.

Suasana memanas, beberapa anggota DPR tampak berdiri dan membentuk kelompok. Sebagian besar berkumpul di meja ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf di mana disampingnya ada ketua fraksi Golkar Setya Novanto.

Saat suasana agak reda atau sekitar 15 menit setelah ricuh tersebut, tampak wakil ketua DPR Pramono Anung keluar dari ruang lobi dan turun menemui anggota fraksi PDIP yang tengah berkumpul.

Pram tampak memberi interupsi yang didengarkan sekitar 15 orang di antaranya Yassona Laoly, Puan Maharani dan anggota fraksi PDIP lain yang mayoritas mengenakan jas merah.

Mereka tampak mengangguk dan sebagian serius mengamini arahan Pram. Entah apa yang disampaikan. Tak lama setelah itu, sekitar 5 menit kemudian Priyo dan 2 pimpinan DPR lain keluar dari ruang lobi.

Rapat dimulai kembali. Namun interupsi tak berhenti. "Cabut keputusan yang tadi dulu pak Priyo..!!!!" teriak anggota.  "Keputusan sudah diambil, lanjut.!!!! Teriak lainnya.



*Usai Walkout, Demokrat Langsung Rapat

    Setelah membuat heboh rapat paripurna dengan melakukan walk out, Fraksi Partai Demokrat langsung menggelar rapat. Ketua harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan dan Sekretaris Jendral Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) turut hadir dalam rapat ini.

    "Ada Pak Syarief Hasan, ada Pak Ibas juga," kata anggota fraksi Demokrat Khatibul Umam? Wiranu di Ruang Fraksi Demokrat, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9) dini hari. Khatibul tidak menjelaskan siapa lagi yang menghadiri rapat tersebut. Ia juga enggan mengungkapkan agenda apa yang dibahas dalam rapat tersebut.

"Nanti saja Pak Syarief yang kasih keterangan," ujarnya singkat. 
(09/net)