Pro Kontra HUT Muratara Jatuh pada 23 Oktober

RUPIT- Hari ini (23/10) perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) ke-1 dirayakan. Meski menuai pro kontra tetapi panitia peringatan HUT kabupaten baru ini tetap menjalankan tugas untuk melaksanakan hari lahirnya Daerah Otonomi Baru (DOB). Sejumlah masyarakat serta organisasi masyarakat (Ormas) di  Kabupaten Muratara mempertanyakannya.

"Ketok palunya terbentuknya Kabupaten Muratara pada 11 Juni 2013 lalu dan untuk 23 Oktober dilantiknya Penjabat Bupati Muratara, H Akiropi Ayub, bukan ketok palu terbentuknya Muratara,” jelas Juru Bicara Majelis Rakyat Muratara (MRM), Akmal Kalham kepada Linggau Pos, Rabu (22/10).

Ia menyatakan Kabupaten Muratara terbentuk dan disahkan oleh anggota DPR-RI pada Selasa, 11 Juni 2013 pukul 11.00 WIB sedangkan pada Rabu, 10 Juli 2013 penandatanganan Presiden terhadap Undang-Undang (UU) Kabupaten Muratara Nomor 16 Tahun 2013. Sedangkan untuk 23 Oktober 2013 pukul 10.40 WIB merupakan pelantikan Penjabat Bupati Kabupaten Muratara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di kantor Mendagri Jakarta.

"Bagaimana bisa 23 Oktober dianggap sebagai lahirnya Muratara, sebab ketok palu pada 11 Juni 2013. Sebab jatuhnya HUT RI pada 17 Agustus 1945, karena itu proklamasi kemerdekaan. Apa kata Sukarno saat itu, hari ini kita merdeka dan jelas jatuh pada 17 Agustus dan bukan pada dilantiknya Presiden," tegasnya.

Ia melanjutkan, jika hal ini kita diamkan tetap dilaksanakan 23 Oktober, generasi kedepan akan menganggap tanggal tersebut lahirnya Kabupaten Muratara.

“Kita ingin sejarah ini tidak boleh diputarbalikkan serta penyimpangan sejarah oleh segelintir orang. Kami meminta kepada anggota DPRD perwakilan Kabupaten Muratara dari Daerah Pemilihan (Dapil) V dan VI mohon jangan diam, sebab ketok palu peresmian Kabupaten Muratara jatuh pada 11 Juni 2013 bukan 23 Oktober 2014 yang rencananya akan dirayakan sebagai HUT Kabupaten Muratara.

 Pihaknya mengatakan pihak MRM, pejabat Muratara untuk meluruskan sejarah. Jangan ada upaya penyimpangan sejarah Muratara sebab ini menyangkut generasi Muratara berikutnya.

"Kami menolak jika ada upaya membelokan sejarah, sebab adanya upaya 23 Oktober 2014 sebagai HUT Muratara, tentu tidak bagus untuk sejarah Muratara sendiri kedepan," lanjutnya.

Jika perayaannya nanti tetap dilakukan pada 23 Oktober kami akan adakan audiensi dan evaluasi dengan DPRD Muratara, sebab nantinya penetapan HUT Muratara harus di-Perda-kan, yang mana faktanya 11 Juni 2013 terbentuknya (lahirnya) Kabupaten Muratara, bukan jatuh pada 23 Oktober.

Ia menjelaskan mengenai HUT tersebut kami MRM secara de jure tetap menolak, andai tetap dilaksanakan di 23 Oktober. Karena momentumnya belum tepat karena sampai sekarang kebutuhan dasar pokok masyarakat belum terealisasi degan baik seperti air, listrik, pelayanan kesehatan sampai sekarang masih jauh dari harapkan. Apalagi masyarakat Muratara sekarang lagi sedang menunggu kepastian hukum atas kasus tertangkapnya salah satu pegawai Pemda Muratara yang tertangkap tangan membawa uang Rp 2 miliar, yang menurut keterangan pihak kepolisian uang tersebut adalah untuk penyuapan CPNSD.

Sekarang siapa yang terlibat dan aktor intelektualnya belum terungkap, bahkan terkesan ditutupi. Maka kami sepakat apa yang telah dikatakan oleh sdr. Amri Sudaryono melalui sebuah harian bahwa siapapun pejabat Muratara yang terlibat mohon ditangkap.

Intinya masyarakat lagi berduka jadi HUT tersebut lebih bagus di-pending saja.

Sekretaris DPRD Kabupaten Muratara, Zaenal Arifin dan juga sebagai tokoh Kabupaten Muratara kepada Linggau Pos, (22/10) mengatakan, polemik permasalahan HUT Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) direncanakan pada 23 Oktober 2014 ini hanya bersifat sementara dan untuk menentukan hari jadinya itu kita menunggu DPRD Kabupaten Muratara karena hal tersebut akan di-Perda-kan.

"DPRD sendiri tidak serta merta menetapkan karena harus di-shering kembali dengan masyarakat dan tokoh-tokoh yang memahami betul hari jadi Kabupaten Muratara," ungkapnya.

Ia melanjutkan, kita semua tahu ketok palu di DPR RI pada 11 Juni 2013, namun diundang-undangkan pada 10 Juli 2013 menurut UU No. 16 Tahun 2013 dan pada 23 Oktober 2013 pelantikan Penjabat Bupati Muratara.

"Dari itu saya berharap kepada masyarakat hal ini jangan menjadi polemik yang berkepanjangan, kita harus sabar menunggu DPRD yang mengesakannya," harapnya.

Ia menambahkan hal tersebut tidak ada niat untuk memutar balikkan terbentuknya Kabupaten Muratara, karena dengan dirayakannya HUT Kabupaten Muratara kita hanya mengambil hikmah dari dilaksanakan HUT) Muratara ini mulai Albarzanji, MTQ, serta mendatangkan Ustadz Zaki Mirza dari Jakarta mudah-mudahan dengan kedatangan menjadi pencerahan di bidang keagamaan.

Kami sangat sepakat MRM menyetujui kritik melalui saudara Akmal, tetapi kita harus kembali dan bersabar menunggu DPRD Kabupaten Muratara membahasa permasalahan hal tersebut karena hal tersebut harus di-Perda, mari kita meriahkan.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Muratara, Munawir (30) mengatakan, masalah HUT itu memang ada sebagian masyarakat yang menolak karena masih dipermasalahkan itu penjadwalnya menolak. Karena masyarakat inginkan 11 Juni sedang dari pihak pemerintah ingin 23 Oktober. Untuk saat ini masyarakat masih bingung perayaan tersebut apa HUT Kabupaten Muratara atau HUT pelantikan penjabat Bupati atau cuma sukuran terbentuknya Kabupaten Muratara.

"Saat ini masyarakat masih dilema dengan keputusan untuk perayaan HUT Muratara ini. Yang diharapkan sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat cara baik dengan undangan musyawarah atau voting agar timbul permusyawarahan di dalam ketentuan perayaan perdana Kabupaten Muratara ini, kita takutkan Pandangan masyarakat ini adalah unsur politik kepentingan," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI), Wawan (26) mengatakan sah-sah saja Pemkab Muratara menetapkan pada 23 Oktober menjadi HUT Kabupaten Muratara, namun tanggal tersebut jangan dijadikan ketetapan HUT Muratara kedepannya.

"Kita tunggu keputusan DPRD Kabupaten Muratara menetapkan tanggal HUT Muratara, karena hal ini menjadi PR bagi anggota DPRD Kabupaten Muratara nantinya, serta HUT Muratara harus di-Perda-kan terlebih dahulu baru menjadi sah yang sesungguhnya,” terangnya.(03)