Banyak Persoalan Sengketa di Mura

*Musrenbang Sebatas ‘Ritual’ Tahunan

MUSI RAWAS - Banyaknya permasalahan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Musi Rawas (Mura), yang mencuat kepermukaan publik diduga disebabkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) hanya berdasarkan kepentingan politik pemerintah daerah saja.

Tidak sering masalah sengketa lahan antara pihak masyarakat di kabupaten Mura, diikuti dengan aksi pemortalan jalan, demonstrasi maupun mediasi di DPRD Kabupaten Mura terjadi, tetapi persoalan tersebut seakan menjadi persoalan yang tidak terselesaikan oleh pihak Pemkab maupun DPRD Mura selaku pengayom masyarakat.

Menurut pengamat ekonomi, the governance institute Bandung, Eri Azis Saefulloh, hal tersebut biasanya disebabkan Pengelolaan dan pengambilan Sumber Daya Alam, yang masih mengabaikan Amdal. Hanya berdasarkan kepentingan politik Pemerintah daerah saja. “Atau orang-orang yang sedang berkuasa belum memberikan manfaat yang optimal buat masyarakat,” ungkapnya.

"Kalau di Sumatera pengelolaan hutan, penebangan yang tanpa perhitungan matang oleh pihak perusahaan maupun pemerintah, kerap kali ujung-ujungnya membuat menderita masyarakat," kata Eri Aziz Saefulloh.

Ia juga menyampaikan diperlukan perubahan pengelolaan manajemen pemerintah. Serta bagaimana menciptakan rancangan APBD proyek diawasi dengan ketat dan menciptakan anggota dewan yang pro rakyat. "Bukan hanya menjelang Pileg (Pemilihan Legislatif) saja yang mendadak dangdut. Solusinya diperencanaan yang matang," tegasnya.

Eri Aziz Saefulloh mengatakan disetiap daerah sudah mempunyai, rencana tata ruang, kedua penyusunan pembangunan rencana pembangunan tahunan (Prosen), RPJMD, RP PP jangka panjang harus disesuaikan dengan visi misi daerah yang telah dibuat. Dalam menyusun perencanaan semua pembangunan harus memperlihatkan semua unsur masyarakat.

"Musrenbang bukan hanya sebatas ‘ritual’ tahunan, tetapi harus betul-betul melibatkan aspirasi masyarakat dan dipastikan akan menghasilkan hasil pembangunan yang optimal," tegas Eri Aziz Saefulloh.

Sementara itu, Ketua Komisi I, DPRD Kabupaten Mura, I Wayan Kocap pernah menyatakan terkait banyaknya kasus keterlibatan perselisihan masyarakat dengan perusahaan naik ke publik maupun yang disampaikan kepada DPRD secara langsung merupakan bentuk kepercayaan masyarakat masih tinggi terhadap DPRD Mura.

    "Banyaknya kasus dilaporkan kepada kami merupakan bentuk penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD selaku wakilnya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi," ucap Eri Aziz Saefulloh menambahkan DPRD selaku wakil masyarakat sudah tentu harus menyampaikan dan membela aspirasi masyarakat, tetapi kita juga tidak boleh tebang pilih, para investor juga tentu tidak semuanya salah.
"Kita harus memberikan solusi untuk keduanya. Kita bersama pemerintah hanya memfasilitasi saja," pungkasnya.(04)