Bawaslu : Panwas Sebatas Menginventarisir dan Pemberi Rekomendasi

Bawaslu : Panwas Sebatas Menginventarisir dan Pemberi Rekomendasi

LUBUKLINGGAU – Divisi Pengawasan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kurniawan angkat bicara terkait ketimpangan dalam pencopotan Alat Peraga Kampanye (APK) antara pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwalu) dan Sat Pol PP Lubuklinggau.

Menurut dia, yang berhak untuk mengeksekusi APK yang dianggap melanggar sejatinya adalah pihak Sat Pol PP, sedangkan Panwaslu sifatnya hanya menginventarisir seluruh APK yang dianggap melanggar dan direkomendasikan ke KPU. Kemudian, KPU lah yang meneruskannya ke Sat Pol PP.

“Artinya Panwas hanya sebatas menginventarisir dan memberikan rekomendasi bukan mengeksekusi dari APK yang dianggap melanggar,” ungkap Kurniawan kepada wartawan koran ini, Jumat (7/2).

Ia mengakui jika aturan dimaksud sedikit rumit, dimana dalam menjalankan aturan melalui Panwas, KPU dan Sat Pol PP.

“Namun untuk kewenangan eksekusi itu sejatinya kembali ke Pol PP sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye, jika ada Panwaslu atau Panwascam yang melakukan hal itu, itu tidak dibenarkan. Saat ini tinggal lagi keseriusan atau niat baik dari lembaga masing-masing dalam melakukan penertiban tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye itu sudah jelas. Bahwasanya alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan umum kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik taman dan pepohonan. Peserta pemilu dapat memasang alat peraga kampanye di luar ruangan dengan ketentuan baliho atau papan reklame hanya diperuntukan bagi Parpol satu unit untuk satu desa/kelurahan yang memuat informasi nomor dan tanda gambar Parpol dan atau visi misi program jargon foto pengurus Parpol yang bukan Caleg. Sementara, spanduk yang dapat dipasang oleh Caleg dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya satu unit untuk satu zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU Propinsi dan KPU kabupaten/kota.

“Caleg boleh dimuat dalam spanduk ukuran 1,5 x 7 m dan tidak memuat gambar. Sedangkan untuk Parpol dalam bentuk baliho, dimana ada gambar partai visi misi program dan gambar pengurus Parpol yang tidak nyaleg, dan DPD menggunakan gambar serta melampirkan visi dan misi program, namun dalam satu kelurahan satu baliho,” jelasnya.

Seiring dengan mendekati pelaksanaan Pemilu 2014, dirinya mengajak kepada penyelenggara pemilu untuk tetap dapat menjaga netralitas, dengan harapan tidak akan terjadi gejolak atau pemicu konflik dikemudian hari. Apalagi Provinsi Sumsel dikenal dengan zona merah, dimana pola atau sistem transaksional dikenal cukup kental khususnya di Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas. Kondisi itu menurutnya berkaca dari pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelumnya seperti Pilkada dan Pemilihan 2009 lalu. Disamping itu, PNS juga diminta untuk dapat menjaga netralitas mereka.(03)