Nama-nama Penyuap CPNSD Mesti Diungkap

PALEMBANG - Pengamat Hukum asal Kota Palembang, Febrian angkat bicara terkait tuntutan masyarakat mengenai pembatalan kuota CPNSD 2014 di Kabupaten Muratara. Ia menegaskan soal kasus tersebut sebaiknya pihak kepolisian harus mengungkapkan siapa saja nama-nama yang melakukan penyogokan untuk lulus CPNSD.

Permintaan ini dikemukakan oleh Febrian setelah mencermati kasus suap penerimaan CPNSD Kabupaten Muratara. 

"Tentu tidak bisa begitu, bahkan ini merupakan kesempatan CPNSD yang lain untuk semangat dalam mengisi soal. Jika dibatalkan maka akan merugikan pagi pelamar yang lain yang memang bersungguh-sungguh untuk masuk sebagai PNS," jelas Febrian kepada Linggau Pos, Jumat (19/9).

Febrian menjelaskan, saat ini kepolisian sedang melakukan penyelidikan berkas-berkas pihak yang melakukan penyogokan untuk masuk CPNSD Muratara. Dan jika sudah mempunyai bukti kuat seperti nama, pengakuan dari oknum-oknum maka polisi bisa melakukan tindakan hukum sesuai dengan UUD.

"Saat ini belum ada bukti yang kuat terhadap nama-nama yang melakukan penyogokan ini. Apabila terbukti melakukan maka tentu bisa dibatalkan nama-nama tersebut. Karena banyak sekali para pelamar yang lain yang lebih pantas untuk masuk CPNSD dibanding dengan oknum-oknum yang melakukan penyogokan," tegas Febrian.

Selain itu Febrian berharap kepolisan bisa terbuka dan jujur dengan hasil penyelidikan terhadap kasus ini.

"Usut tuntas kasus ini dan harus fair dengan hasil penyelidikan. Dengan demikian bisa memberikan kesempatan bagi pelamar yang lain," katanya.

*Kabag Humas Muratara No Comment

    Sementara itu, banyaknya usulan pendemo yang menginginkan jika pembukaan perdana CPNSD di Kabupaten Muratara dengan hitungan bulan ini dibatalkan ditanggapi dingin Kabag Humas Kabupaten Muratara, Sunardin.

    Saat dikonfirmasi ia lebih memilih bungkam.

"Itu bukan urusan dan kewenangan saya, no comment," kata Sunardin.

    Saat ditanya tanggapannya sebagai Kabag Humas Muratara, Sunardin menilai itu adalah tugas KemenPAN-RB.

“Jadi silakan tanya KemenPAN yang punya urusan, dibatalkan atau tidaknya itu urusan KemenPAN bukan urusan saya," kata Sunardin sambil menutup telepon,  hingga terdengar suara tut tut tut.(08/13)