Pertamax Disubsidi, Pertamina Rugi

* Berkaitan Wacana Penghapusan BBM

LUBUKLINGGAU ULU – Pengamat Ekonomi dari Universitas Sriwijaya (Unsri), dr Didik Susetya berpandangan pemerintah tidak harus menuruti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) tentang penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium RON 88.

Mengapa? “Kita tidak ingin berprasangka buruk pada siapapun terkait rekomendasi ini. Namun, perlu dipikirkan, bahwa jangan  sampai jika pemerintah tergelincir pada rekomendasi ini. Karena jika tidak matang dalam mengelola kebijakan, bisa menurunkan ketahanan energi, dominasi BUMN, serta deviden Pertamina. Yang harus diantisipasi adalah, jangan sampai ketahanan energi kita tergantung dengan asing,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Secara terpisah, Junior Sales Executive Retail III PT Pertamina, Satriyo Wibowo Wicaksono menilai jika dilihat dari kacamata bisnis, seandainya rekomendasi ini diiyakan oleh pemerintah, otomatis akan menurunkan pendapatan Pertamina.

“Selama ini, profit pertamina banyak berasal dari penjualan Pertamax, Solar Dex dan produk-produk nonsubsidi lainnya. Jika premium dihapuskan, lalu Pertamax disubsidi, bisa merugikan Pertamina,” jelasnya, Kamis  (25/12).

Hanya saja, lanjut Wicaksono, kalau dari sisi makro, memang ada dampak positifnya. Karena penggunaan Pertamax bisa berdampak positif pada lingkungan, dan juga Pertamax gas buangnya ramah lingkungan.

Bicara mengenai rekomendasi ini akan membuka peluang Shell menguasai pasar Migas, Wicaksono menilai hal ini tidak begitu dikhawatirkan Pertamina.

“Selama ini, penyalur BBM Subsidi hanya Pertamina dan AKR atau Aneka Kimia Raya. Jika Pertamax disubsidi pemerintah, kami yakin Shell tidak akan berani masuk. Karena konsumen pasti banyak ke BBM bersubsidi. Hanya saja, jika subsidi benar-benar dicabut. Ini menjadi peluang besar bagi SPBU Asing untuk menguasai pasar lokal. Kami sangat tidak ingin ini terjadi. Jangan sampai negeri kita dikuasai asing. Jika kebijakan pencabutan BBM subsidi dilakukan pemerintah, bisa-bisa kekayaan kita habis di tangan asing,” paparnya.

Wicaksono mengingatkan jangan sampai rekomendasi itu menjadi celah bagi asing meliberalisasi BBM di negeri ini.

Ia menjelaskan, dalam  Undang-Undang (UU) menyatakan bahwa yang disubsidi adalah BBM RON 88.

“Di sini tidak disebutkan premium atau Pertamax. Jadi, jika subsidi dialihkan ke BBM Ron 92 (Pertamax) minimal pemerintah juga berkewajiban merevisi UU. Yang dikhawatirkan, agar tidak terkesan melanggar UU tersebut, ujung-ujungnya subsidi dihapus. Ini yang bisa dimanfaatkan SPBU Asing,” paparnya menganalisa.


*Kenaikan Harga BBM Sebabkan Inflasi Sumsel 6,02 Persen
    Selain itu, inflasi Sumatera Selatan masih di bawah inflasi nasional meskipun akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada November lalu, mengakibatkan terjadinya inflasi sekitar 6,02 persen.

Namun Bank Indonesia menilai, angka tersebut masih di bawah nasional yang berkisar 7 persen.

"Inflasi Sumsel ini akibat terjadinya kenaikan harga BBM, namun masih termasuk standar jika dibandingkan dengan nasional. Sementara itu inflasi Palembang sekitar 5,56 persen dan Lubuklinggau sekitar 3,91 persen," kata Kepala Kantor Wilayah VII BI Hamid Ponco Wibowo, Rabu (24/12).

Pertumbuhan ekonomi 2014 ini cukup melambat. Outlook (Pertumbuhan) perekonomian Sumsel untuk pertumbuhan ekonomi 2015 sekitar 5,2-5,7 persen. Karena tahun depan akan banyak perbaikan infrastruktur. Sementara inflasi 2015 sekitar 4,5 plus minus 1 persen.

Sementara itu, saat momen Natal dan tahun baru, peredaran uang memang ada peningkatan namun tidak terlalu signifikan.

"Karena kita proyeksikan selama Desember ini Rp1,9 triliun, jika dilihat dari tahun lalu  ada peningkatan sekitar Rp 400 juta. Tetapi karena ini ada libur panjang jika ada penarikan di bank cukup banyak kita siapkan karena stok uang di BI cukup besar," katanya. 

Proyeksi peredaran uang di 2015 menurutnya, tergantung kebutuhan uang di suatu daerah. Karena peredaran uang tersebut mengikuti dari pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, inflasi, dan pergantian uang dari uang yang tidak layak edar lagi.

"Akhirnya kita akan tahu berapa proyeksi kebutuhan uang di 2015. Jumlah kebutuhan uang tersebut akan diketahui di bulan Mei 2015. Namun jika dilihat dari rencana pembangunan di Sumsel yang banyak ini akan menggerakkan roda ekonomi di Sumsel dan peredaran uang pun pasti akan naik," ucapnya. 

Ditambahkannya, kawasan Tanjung Api-Api jika sudah beroperasi nanti pun akan berdampak pada pergerakan uang.

Sementara itu,Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, kondisi perekonomian Sumsel saat ini sedang melemah karena harga karet turun drastis. Namun menurutnya, hal tersebut akan teratasi jika Sumsel memiliki hilirisasi industri.

"Hilirisasi industri tersebut bisa dilakukan di TAA, untuk pabrik ban dan sebagainya. Sehingga jika terjadi penurunan harga dunia karet dan CPO, tidak akan terlalu berdampak di Sumsel," ujarnya.(11/Srp)